PATOKBEUSI – Sejumlah Panitia Pemilihan Kepala Desa se-Kecamatan Patokbeusi mengeluhkan adanya *dugaan intervensi* dari oknum ASN Berinisial A ,Kecamatan Patokbeusi terkait pengadaan barang dan jasa Pilkades. Para panitia swngaja diundang oleh oknum agar pengadaan barang dan jasa diarahkan ke oknum tersebut.dan oknum pegawai kecamatan mengarahkan pengadaannya diarahkan ke perusahaan Purwakarta di luar Kabupaten Subang.
Keluhan itu mengemuka saat pertemuan tertutup para ketua panitia Pilkades se-Kecamatan Patokbeusi di Menurut mereka, ada arahan lisan agar pengadaan logistik, ATK, dan perlengkapan Pilkades tidak menggunakan vendor lokal Subang.
“Kami merasa tidak nyaman. Ada yang menyampaikan agar pengadaan barang dan jasanya diarahkan ke perusahaan luar Subang. Padahal kami ingin memberdayakan UMKM lokal dan sesuai aturan yang berlaku.”
Para panitia khawatir dugaan intervensi ini berpotensi menimbulkan masalah administrasi dan benturan dengan prinsip transparansi serta efisiensi anggaran Pilkades.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada surat resmi dari Kecamatan terkait penunjukan rekanan tertentu. Namun arahan lisan tersebut membuat panitia di beberapa desa ragu untuk melanjutkan proses pengadaan.
Camat patokbeusi mengatakqnTidak ada arahan dari kami untuk menunjuk perusahaan di luar Subang. Silakan panitia bekerja sesuai aturan, Perbup, dan juknis. Jika ada yang mengatasnamakan kecamatan, silakan laporkan dengan bukti agar bisa kami tindaklanjuti.”
Pihak kecamatan mempersilakan panitia berkoordinasi langsung dan menggunakan vendor yang memenuhi syarat, diutamakan yang memiliki legalitas lengkap.
Sementara itu, aktivis pemantau anggaran menilai pengadaan Pilkades harus mengacu pada asas keterbukaan dan keberpihakan pada ekonomi lokal selama memenuhi syarat.
“Mestinya panitia diberi ruang penuh. Kalau ada intervensi, itu bisa jadi temuan. Laporkan ke Inspektorat atau Bawaslu kalau ada bukti,” ujar salah satu tokoh masyarakat
Hingga kini panitia Pilkades se-Kecamatan Patokbeusi masih menunggu kepastian dan petunjuk tertulis terkait teknis pengadaan. Diharapkan tidak ada tekanan dari pihak manapun agar tahapan Pilkades berjalan jujur, adil, dan akuntabel.(Asep apung)
